gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang akrab dipanggil jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat tersebut tak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan diselenggarakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) yang tak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk mampu mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. apabila gitu maka dirut bumd saja, tutur jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Belanja Online ke sini saja
- Belanja Online ke sini saja
- Promosi Bisnis Internet
- Promosi di Media Online
jokowi menungkapkan bahwa dan seharusnya menandatangani surat tersebut adalah bagian dan mencari dana anggaran langsung yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku dan tanda tangan, berarti saya harus ngawasi semua tiap detik, menit, produk. kayak enggak ada kerjaan saja saya, ujarnya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, dan dibuat bentuk preventif jika pembangun mrt mengerjakan penyelewengan dalam penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan dan harus tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan supaya pihak pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.